Bulan: Februari 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Sudirah (48) warga Ciracas, Jakarta Timur mengaku kesulitan dalam mencari gas elpiji 3 kilogram (kg) beberapa hari terakhir. 

Menurut Sudirah, kebijakan penjualan gas 3 kg hanya di pangkalan sangat menyulitkan masyarakat. 

“Ini menyiksa rakyat. Semisal ada mau goreng tempe doang susah mencari gasnya,” ungkap Sudirah saat ditemui di pangkalan gas Ciracas, Selasa (4/2/2025).

Sudirah bercerita, gasnya tiba-tiba habis ketika ia sedang memasak untuk acara tasyakuran di rumah.

Baca juga: Stok Gas 3 Kg di Jakarta Disebut Aman, Warga Diminta Tak Panic Buying

Tak mendapat gas di dekat rumah, Sudirah mencari hingga ke Tanah Merdeka, Kampung Rambutan, Jakarta Timur tetapi tetap tidak ada. 

Sudirah baru memperoleh gas di salah satu pengkalan di Ciracas.

“Muter-muter tadi ke pangkalan salah satu itu yang di Tanah Merdeka enggak ada juga. Ini masalahnya lagi masak untuk syukuran di rumah. Habis gasnya,” ungkap Sudirah.

Menurut Sudirah, kelangkaan gas 3 kg sangat membebani warga yang lokasinya jauh dari pangkalan gas.

“Beban bangetlah. Ini alhamdulillah pangkalan Ciracas ada. Kalau ini enggak ada, kayak yang di Tanah Merdeka tadi, gimana masaknya,” tambahnya. 

Sudirah berharap, pemerintah membuat kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam membeli gas 3 kg.

“Harapannya, dibikin mudah, biar enggak cari kemana-mana, kan repot kami. Biasanya di tetangga ada, ini kosong gasnya. Ini menyiksa rakyat,” tutur Sudirah.

Sebelumnya pemerintah melarang penjualan gas elpiji 3 kg melalui pengecer mulai 1 Februari 2025.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menjelaskan, pengecer yang ingin tetap menjual elpiji subsidi harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina.

Pengecer yang ingin menjadi pangkalan bisa mendaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Baca juga: Selisih Harga Gas 3 Kg di Subpangkalan Diminta Tidak Lebih dari Rp 3.000 dari HET

Kondisi ini menyebabkan gas elpiji 3 kg menjadi langka di pasaran.

Terbaru, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, Presiden Prabowo menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa. Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.

“Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

“Namun, setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” sambungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) membantah terkait beredarnya kabar akan diakuisisi oleh Grab Holdings Ltd (Grab).

Sekretaris Perusahaan GoTo RA Koesoemohadiani menyampaikan bahwa tidak ada kesepakatan antara perseroan dengan pihak manapun untuk melakukan transaksi merger sebagaimana telah diberitakan di media massa.

“Perseroan mencatat bahwa berita yang sama juga beredar dari waktu ke waktu di masa lampau dalam beberapa tahun terakhir, dan berita-berita tersebut adalah berdasarkan spekulasi,” ujar R A Koesoemohadiani, di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (4/2/2025).

Baca juga: Grab dan GoTo Dikabarkan Kembali Bahas Rencana Merger, Ditarget Rampung Tahun Ini

dok. Gojek Ilustrasi driver Gojek.

Koesoemohadiani memastikan bahwa dampak kejadian informasi terhadap berita yang beredar di media massa tidak berdampak merugikan terhadap kegiatan operasional dan kelangsungan usaha perseroan.

Kabar merger Grab dan GoTo dilaporkan kembali oleh Bloomberg pada Selasa pagi, yang mana kedua pihak disebut mempercepat diskusi merger dan menargetkan kesepakatan pada tahun ini, dan diskusi itu semakin intensif dalam beberapa pekan terakhir.

Salah satu opsi yang dibahas adalah akuisisi seluruh saham GoTo dengan nilai lebih dari Rp 100 per saham, atau lebih tinggi 14,94 persen dari harga saham GoTo sebesar Rp 87 pada akhir perdagangan Bursa, Selasa.

Pengambilalihan tersebut disebut akan menghasilkan valuasi lebih dari senilai 7 miliar dollar Amerika Serikat (AS).

Baca juga: S&P Global Rilis Peringkat ESG GoTo, Grab, dan Sea, Siapa yang Unggul?

Kabar akuisisi antara Grab dan GoTo sempat beredar beberapa kali, di antaranya pada Oktober 2020 dan awal tahun 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengungkapkan bahwa perekrutan ahli siber dari sipil sebagai bagian dari satuan siber sudah mulai dilaksanakan.

Panglima Agus mengaku, sudah merekrut sejumlah ahli siber yang dulunya seorang peretas atau hacker sebagai tentara siber. Mereka ditempatkan di satuan siber yang dibentuk TNI.

“Saya sudah membentuk satuan siber yang di mana saya rekrut dari hacker-hacker, dan masyarakat yang memang memiliki kemampuan siber. Ini sudah mulai beroperasi,” kata Panglima dalam rapat kerja (raker) Komisi I DPR, Selasa (4/2/2025).

Selain ahli siber, Panglima juga merekrut ahli-ahli dari sipil untuk diperbantukan di bidang-bidang lain seperti produksi pertanian dan perikanan.

Baca juga: Soal Satuan Siber, Menhan: Dibutuhkan Teknologinya, Bukan Orangnya yang Banyak

Tak sampai situ, menurut Panglima, dokter-dokter psikologi juga telah direkrut sebagai tentara.

“Kemudian, dokter psikologi itu sangat dibutuhkan oleh TNI. Nah, kita berkoordinasi dengan universitas-universitas yang juga memberikan penyuluhan supaya juga adik-adik yang lulusan dari universitas bisa bergabung dengan TNI,” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini.

Kemudian, Panglima Agung mengatakan, TNI juga sudah berkoordinasi dengan Tim Nasional (Timnas) sepakbola Indonesia terkait perekrutan atlet sebagai TNI.

Baca juga: Alasan dan Tujuan Rekrutmen Tentara Siber bagi Warga Sipil, Panglimta TNI: Lebih Efisien

Adapun sebelumnya, Jenderal TNI Agus Subiyanto menyatakan, TNI berencana untuk merekrut masyarakat sipil yang ahli di bidang siber untuk menjadi tentara.

Agus mengatakan, langkah ini diambil karena lebih mudah dibandingkan mengajarkan prajurit TNI untuk menguasai bidang siber.

“Kalau di bidang lain seperti siber, saya merekrut khusus siber yang memang dia yang tadinya orang siber, sipilnya siber, kita jadikan tentara,” kata Panglima dalam rapat pimpinan (rapim) TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada 31 Januari 2025.

“Dia punya kemampuan siber, bukan tentara yang kita jadikan orang siber itu akan susah,” ujarnya melanjutkan.

Baca juga: Saat TNI Buka Pintu bagi Warga Sipil untuk Jadi Tentara Siber…

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha mengatakan, korban jiwa Warga Negara Indonesia (WNI) dalam insiden penembakan oleh aparat Malaysia di Selangor pada Jumat (24/1/2025), bertambah.

Judha mengungkapkan, korban jiwa awalnya hanya seorang, kini menjadi dua orang.

Korban meninggal dunia adalah WNI yang tertembak dan sempat dirawat di Rumah Sakit Idris Shah Serdang.

“Almarhum telah menjalani operasi pengangkatan ginjal karena terkena peluru, namun kondisinya terus memburuk, hingga akhirnya meninggal dunia,” kata Judha dalam keterangannya, Selasa (4/2/2025).

Baca juga: Kondisi 4 WNI Korban Penembakan Aparat Malaysia: 2 Pulih, 1 Membaik, 1 Dirawat Intens

Korban yang belum diketahui identitasnya ini dinyatakan meninggal pada Selasa ini, 4 Februari 2025.

Meski telah meninggal dunia, Judha mengatakan, identitas korban belum diketahui karena tidak membawa dokumen apa pun.

Selain itu, menurut Judha, WNI yang selamat dalam insiden penembakan tersebut juga tidak mengetahui identitas korban.

“Sesama WNI yang dirawat di RS Idris Shah Serdang juga tidak mengenal detil data Almarhum. KBRI Kuala Lumpur terus mengupayakan proses identifikasi antara lain melalui rekam biometrik,” ujar Judha.

Baca juga: Sempat Kritis, 2 WNI Korban Penembakan Aparat Malaysia Membaik

Judha juga menjelaskan, tiga WNI lainnya yang dirawat sudah dalam kondisi membaik. Salah satunya adalah MH, warga Aceh yang telah menjalani operasi pasca penembakan dan sudah dipindahkan ke ruang rawat biasa.

“Informasi mengenai kondisi MH juga telah disampaikan langsung kepada pihak keluarga yang bersangkutan oleh Kementerian Luar Negeri,” kata Judha.

Sebagai informasi, insiden penembakan terhadap WNI ini bermula ketika kepolisian Malaysia, dalam hal ini APMM, mendapati sebuah kapal yang diduga mengangkut pekerja migran Indonesia.

Pada hari Jumat (24/1/2025), APMM menembaki kapal tersebut setelah diduga mendapat perlawanan.

Namun, dugaan perlawanan ini dibantah oleh para korban yang bersaksi kepada Kemenlu RI.

Akibat dari penembakan ini, dua WNI menjadi korban tewas, sementara tiga lainnya mengalami luka.

Baca juga: Komnas HAM Desak Pemerintah Lindungi 5 WNI Korban Penembakan Polisi Malaysia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

SOLO, KOMPAS.com – Coretan provokatif bertuliskan ‘Adili Jokowi’ muncul di berbagai titik di Kota Solo, Jawa Tengah.

Menanggapi hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat melakukan pembersihan pada Selasa (4/2/2025).

Pantauan Kompas.com menunjukkan bahwa coretan tersebut terlihat di beberapa lokasi, termasuk Jalan Ahmad Yani, Jalan Menteri Supeno, Jalan Prof DR Soeharso, Jalan Moh Husni Thamrin, dan Jalan Samratulangi.

Baca juga: Kisah Unik Petugas Damkar Banyuwangi, dari Evakuasi Ular hingga Potong Cincin Pakai Benang

Coretan itu dibuat dengan cat semprot berwarna hitam-merah, sementara Satpol PP menggunakan cat putih untuk menutupi tulisan tersebut.

Kepala Satpol PP Solo, Didik Anggono, menjelaskan bahwa terdapat enam titik lokasi yang teridentifikasi dengan adanya coretan tersebut.

“Malam hari ini kita melakukan kegiatan penghapusan vandalisme atau corat-coret, yang berada di pinggir jalan atau tepatnya di Jalan Prof DR Soeharso, di mana ada tulisan provokatif, ‘Adili Jokowi’. Dan ini berdasarkan informasi dari masyarakat,” ungkap Didik di sela-sela pembersihan.

Baca juga: Pengenaan Denda Rp 7,5 Juta bagi Perokok di Kawasan Malioboro…

Baca juga: Tanggapan Jokowi soal Sertifikat HGB Pagar Laut Tangerang yang Disebutkan Terbit di Eranya

Pelaku pencoretan masih dalam penyelidikan

KOMPAS.COM/Fristin Intan Sulistyowati Coretan ‘Adili Jokowi’ bermunculan di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng). Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) melakukan pembersihkan, pada Selasa (4/2/2025), malam.

Didik juga menekankan bahwa tindakan penghapusan coretan ini dilakukan berdasarkan Perda Lingkungan Hidup Nomor 10/2015 Pasal 62, yang melarang kegiatan corat-coret yang mengganggu keindahan kota.

“Bahwa kegiatan corat-coret yang mengganggu keindahan kota itu merupakan larangan,” jelasnya.

“Jika itu mengganggu keindahan kota akan kita kembalikan ke bentuk aslinya, sehingga keindahan kota terjaga, dan kenyamanan warga juga terjaga,” lanjutnya

Baca juga: ESDM Jateng Dorong Warung Pengecer Elpiji Daftar Jadi Pangkalan agar Tetap Bisa Jualan, Berikut Syaratnya

Ketika ditanya mengenai pelaku di balik coretan tersebut, Didik mengaku pihaknya masih melakukan penyelidikan.

“CCTV tentunya terbatas. Kami sudah menyampaikan kepada jajaran di seluruh wilayah, khususnya Linmas, agar melakukan patroli di wilayah masing-masing,” katanya.

Didik juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan vandalisme dengan tulisan serupa.

“Jika ditemukan vandalisme yang mengarah pada ujaran kebencian, maka patroli Satpol PP akan melakukan koordinasi dan penghapusan,” pungkasnya.

Baca juga: Spesifikasi Kawasaki Ninja ZX-25R, Tunggangan Baru Satpol PP DIY

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

BEKASI, KOMPAS.com – Setelah meninjau area pagar laut di Bekasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan, pembongkaran pagar laut di Bekasi akan segera dilakukan.

Pembongkaran bakal dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono.

Asal tahu saja, area pagar laut di Bekasi berlokasi di Kampung Paljaya, Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

“Apa langkah kita? Bongkar. Langkah kita soal membongkar nanti saya koordinasi dengan Pak (Menteri) KKP,” jelas Nusron dalam tinjauannya ke area pagar laut Bekasi, Selasa (4/2/2025).

Baca juga: Sertifikat Area Pagar Laut Bekasi Hasil Manipulasi Pejabat ATR/BPN

Menurut Nusron, pembongkaran tersebut dilakukan Kementerian PKP. Sedangkan Kementerian ATR/BPN hanya bertugas dalam menghapus Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang terbit di area tersebut.

“Yang ini, kami enggak pernah menerbitkan sertifikat, sertifikat orang dipakai. Ini otomatis kita hapus dalam peta. Sehingga, itu kembali menjadi laut,” lanjut Nusron.

Adapun dalam tinjauannya, Nusron mengungkapkan motif dari terbitnya sertifikat di area pagar laut Bekasi.

Menurut dia, oknum pejabat Kementerian ATR/BPN menggeser peta warga yang telah menerima sertifikat.

Para pemilik sertifikat sebelumnya telah mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2021.

Baca juga: Girik, Asal Muasal SHGB dan SHM di Area Pagar Laut Tangerang

Setidaknya, ada 89 bidang tanah yang dimiliki 84 orang berdasarkan Nomor Induk Bidang Tanah (NIB). Maka, semula NIB hanya 11 hektar, menjadi 72 hektar.

“Yang tadi 72 ini, PTSL-nya terbit tahun 2021. Nah, kemudian dipindah, petanya dipindah ke laut Juli tahun 2022. Setahun kemudian,” jelas Nusron.

Hingga akhirnya diketahui, 90,159 hektar perairan telah bersertifikat atas nama PT Cikarang Listrindo dan 419,635 hektar perairan bersertifikat atas nama PT Mega Agung Nusantara (MAN).

Selain dua perusahaan tersebut, terdapat pula 11 individu yang tercatat mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM) di Perairan Kampung Paljaya dengan luas sekitar 72,571 hektar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.